Bank Indonesia menyebut terjadi perlambatan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Akhir Mei 2019 yang mengindikasikan struktur ekonomi makro yang sehat. Hal tersebut diungkap bank sentral melalui keterangan pers awal pekan ini (15/7).
Menutur data Bank Indonesia, ULN Indonesia pada akhir Mei 2019 tercatat sebesar US$386,1 miliar yang terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$189,3 miliar, serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar US$196,9 miliar.
ULN Indonesia tersebut tumbuh 7,4% (yoy), atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 8,8% (yoy), yang dipengaruhi oleh transaksi pembayaran neto ULN.
IKLAN INFOBRAND.ID
“Selain itu, faktor pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS memberikan angin segar tersendiri, sehingga utang dalam Rupiah tercatat lebih rendah dalam denominasi dolar AS,” tulis rilis Bank Indonesia.
Posisi ULN pemerintah pada Mei 2019 tercatat sebesar US$186,3 miliar atau tumbuh 3,9% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,4% (yoy) yang didorong oleh penerbitan global bonds. Kendati tumbuh meningkat, nilai nominal ULN pemerintah pada Mei 2019 menurun dibandingkan dengan posisi April 2019 yang mencapai US$186,7 miliar.
“Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Adapun, beberapa sektor tersebut adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,8% dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,4%), dan sektor jasa pendidikan (15,8%). Lalu, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (14,3%).
“Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutup keterangan resmi tersebut.
