Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia Penyuluh Perikanan (luhkan) PNS yang profesional dan sesuai dengan kompetensi untuk menghadapi revolusi industri dunia fase 4.0, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) melaksanakan ‘Kegiatan Penilaian Kompetensi (assessment) Penyuluh Perikanan PNS’ kepada 2.550 luhkan.
Kepala BRSDM KP Sjarief Widjaja mengungkapkan, proses assessment ini dilakukan guna membentuk para luhkan agar lebih kompetitif dan siap dalam menghadapi persoalan di lapangan. “Dengan adanya penyuluh perikanan, maka kita punya tangan-tangan di masyarakat. Dengan assessment ini, kita ingin memastikan bahwa penyuluh yang ada di lapangan adalah penyuluh yang punya kompetensi luar biasa,” jelasnya dalam gelaran konferensi pers di Jakarta, pada Rabu (5/9).
“Ini juga untuk memastikan, stakeholder kita mendapatkan penyuluh yang handal, dan agar para penyuluh dapat bekerja secara professional,” lanjut Sjarief.
IKLAN INFOBRAND.ID
Kegiatan assessment berawal dari beralihnya 3.161 Penyuluh Perikanan PNS yang tersebar pada 33 provinsi, menjadi pegawai KKP sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut berdampak pada jumlah pegawai yang belum di-assessment. Luhkan yang di-assessment pun harus memenuhi dua persyaratan, yaitu memiliki batas usia pensiun (BUP) lebih dari 2 tahun, berstatus sebagai Penyuluh Perikanan PNS, dan persyaratan lainnya.
Kegiatan ini akan berlangsung pada September – Oktober 2018, terlaksana di bawah koordinasi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP – Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP (BRSDM), bertempat di 17 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni di SUPM Ladong, SUPM Pariaman, Pekanbaru, DKI Jakarta, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, Denpasar, SUPM Pontianak, Banjarbaru, Balikpapan, BPPP Bitung, Palu, BRPBAPPP Maros, Kendari, BPPP Ambon, Jayapura dan SUPM Sorong.
“Melalui hasil assessment, diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui kepribadian SDM, kekuatan dan kebutuhan peningkatan kompetensi serta sebagai rujukan dalam penyusunan program pengembangan dan pelatihan. Sebagai salah satu indikator dalam melakukan pemetaan dan mengukur kemampuan teknis perikanan dan penyuluhan yang dimiliki luhkan,” jelas Sjarief.
Dengan masuknya revolusi industri dunia ke dalam fase 4.0, diharapkan adanya keterpaduan antara teknologi dengan proyek kebijakan strategis dan SDM yang profesional serta memiliki kompetensi, akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan menjawab tantangan dalam berbagai sektor kelautan dan perikanan.
Sekretaris BRSDM Maman Hermawan menjelaskan, dalam pelaksanaanya, kegiatan assessment menggunakan metode rapid assessment. Metode ini merupakan penilaian cepat bagi jabatan fungsional yang meliputi penilaian berdasarkan aspek dan level kompetensi.
IKLAN INFOBRAND.ID
“Yang dinilai adalah kemampuan berpikir, kompetensi profesional, pengetahuan lingkup KKP, bahasa inggris, kemampuan aplikasi perkantoran dan media informasi,” jelas Hermawan.
Dari hasil assessment, diharapkan KKP dapat memetakan kompetensi penyuluh Perikanan meliputi tiga kategori, yakni:
Kategori I : Mampu mendorong semangat dan kemampuan pelaku utama dalam upaya peningkatan produksi perikanan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan menguasai kegiatan usaha pelaku utama.
Kategori II : Mampu meningkatkan kemampuan para pelaku utama dalam berinovasi menghasilkan prouduk, tekhnologi dan metodologi yang memiliki nilai tambah inovasi terkait produk, teknologi dan metodologi yang memiliki value addition, mampu mengintegrasikan pelaku utama/usaha dengan sumber teknologi, serta mampu meningkatkan kemampuan manajemen usaha kelompok.
Kategori III : Mampu mendorong terwujudnya kawasan bisnis perikanan, mampu menciptakan akses pasar bagi pelaku utama/usaha, serta mampu mendorong kemandirian pelaku utama/usaha.
