JAKARTA, INFOBRAND.ID - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) akan mendapat dana segar senilai Rp1 triliun, pasca saham mayoritasnya dipegang oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Itu akan dilakukan setelah pengalihan aset berkualitas rendah.
"Penjatahan 7 Januari, jadi sekarang belum efektif, tapi kami sudah mendapat persetujuan dari badan pengawas dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," kata Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu kepada media dalam konferensi pers Jakarta Selatan, Selasa (4/1/2022).
Investasi dilakukan melalui penambahan saham dengan skema Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau right issue dan pembelian instrumen subordinasi BMI senilai Rp2 triliun.
IKLAN INFOBRAND.ID
Iskandar Zulkarnain anggota Badan Pelaksana BPKH dalam kesempatan yang sama menambahkan, setelah penjatahan right issue yang akan dilakukan pada 7 Januari 2022, BPKH akan memiliki sekitar 82,7% saham Bank Muamalat. Jadi, total BPKH akan masuk ke Bank Muamalat Rp3 triliun.
“Insyaallah total saham akan mendekati 90%," ujar Iskandar.
Aksi korporasi ini telah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan pada 30 Agustus 2021. RUPSLB tersebut juga menyetujui penerbitan instrumen subordinasi dengan berbasis akad syariah sebanyak-banyaknya sebesar Rp2 triliun.
Setelah seluruh rangkaian corporate action tersebut selesai, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) Bank Muamalat diperkirakan sekitar 30%. Adapun dana yang diperoleh dari hasil right issue akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Bank Muamalat guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah serta mendukung pertumbuhan bisnis perseroan.
Sementara, Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi menambahkan, Investasi pada BMI merupakan keputusan yang didasari pertimbangan bisnis yang mengandung harapan nilai manfaat (expected return) yang baik bagi BPKH dan jemaah haji Indonesia. Adanya sinergi BMI dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan adanya hibah saham dari pemegang saham pengendali (PSP) kepada BPKH menjadi bagian terpenting dalam pertimbangan BPKH untuk berinvestasi di BMI.
