Pemerintah Republik Indonesia menargetkan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia pada tahun 2020. Oleh karena itu, sejak awal tahun 2016, Presiden Joko Widodo telah menetapkan misi jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai The Digital Energy of Asia. Melalui Roadmap e-Commerce dan Program Startup Digital, delapan delapan kementerian dan lembaga berkolaborasi untuk memastikan valuasi industri ekonomi digital pada Tahun 2020 bisa mencapai USD 130 Miliar.
Saat ini Indonesia telah memiliki empat unicorn, startup digital yang memiliki valuasi lebih dari USD 1 Miliar, yaitu Go-Jek, Traveloka, Tokopedia dan Bukalapak. Melalui The 1st Next Indonesia Unicorn (NextICorn) International Summit 2018, Pemerintah berkolaborasi dengan empat CEO unicorn menyiapkan wahana untuk mempertemukan start-up Indonesia memiliki potensi besar dengan investor-investor luar negeri dan dalam negeri untuk menciptakan unicorn baru dari Indonesia.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Lembong, yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo dalam Pembukaan 1st NextICorn International Summit menyebutkan perhatian Presiden Joko Widodo terhadap anak muda dan dunia digital. "Kita semua mengetahui seberapa besar perhatian Pak Jokowi terhadap anak muda, teknologi dan media sosial. Bahkan tahun ini spesial karena ada dua event besar yaitu Asian Games dan IMF World Bank Meeting, apalagi sekarang akan ada NextICorn yang menjadi bagian dari energi Asia, Digital Energy of Asia," jelasnya di di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Bali, Rabu (09/05/2018) pagi.
IKLAN INFOBRAND.ID
Kepala BKPM Thomas Lembong menyampaikan selama empat tahun terakhir, Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia didominasi oleh dua sektor, yaitu smelter dan ekonomi digital. "Jadi sektor ekonomi digital menjadi penyelamat FDI Indonesia. Saya sangat berharap banyak ini bisa berlanjut," katanya.
Thomas Lembong menyebutkan peran pemerintah dalam memastikan investasi sektor digital bisa berlanjut teramat penting. Dalam sektir digital, mengutip pengalaman berbagai negara, ia menilai ada dua prinsip utama yang harus didukung pemerintah terhadap industri start-up melalui instrumen kebijakan, yaitu light touch regulation dan safe harbour policy.
“Light touch berkaitan dengan regulasi, pentingnya untuk pemerintah tidak ikut campur dan mencoba meregulasi segala hal, agar semakin banyak inovasi yang dapat tumbuh di negara ini. Ini juga menjadi perhatian Presiden bagaimana birokrasi memperbaiki beragam peraturan yang ada. TIdak terlalu banyak aturan,” jelas Thomas.
Kepala BKPM melanjutkan, pemerintah juga harus melindungi dari sisi potensi kegagalan melalui safe harbour policy. “Prinsip dasar yang harus kita pahami bagi pembuat kebijakan adalah, inovasi muncul dari percobaan dan pengalaman, yang juga berkaitan dengan kegagalan. Tidak mungkin kalau kita bilang kita pro-inovasi namun di saat yang sama tidak pro-failure. Pemerintah harus bisa menciptakan rasa aman bagi industri start-up untuk menghadapi kegagalan, dan bagaimana mereka bisa mengimplementasikan dari kegagalan tersebut,” jelasnya.
Kolaborasi ini merupakan upaya bersama Pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mencarikan solusi atas permasalahan pendanaan yang dialami start-up digital, terutama start-up yang berada di Zona Missing Middle atau Series B. Fakta menunjukkan, pemilik start-up umumnya relatif mudah dalam mendapat pendanaan di awal, yang biasa disebut Series Pre-A atau Series A, namun akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan berikutnya.
IKLAN INFOBRAND.ID
Sementara di sisi lain, investor dari perusahaan pemodal ventura kerap mengalami kesulitan untuk menemukan startup yang layak untuk didanai. “Kita sering dapat pertanyaan ini dari investor luar, ‘Saya punya waktu dua – tiga hari di Jakarta, start-up mana yang sebaiknya saya temui?’ Kita juga melalui masalah di mana butuh waktu lama bagi start-up untuk bisa menemukan investor dan pemodal yang tepat baginya,” jelas Rudy Ramawy, Chief of NextICorn’s Portfolio Committee for VC Classification and Start-up Curation dalam Pembukaan 1st NextIcorn International Summit.
Lebih lanjut Rudy Ramawy menjelaskan forum ini merupakan usulan bersama dari rekan-rekan di industri start-up kepada pemerintah. “Waktu Pak Menteri (Menkominfo, red.) tanya bagaimana pemerintah bisa ikut bantu, jawaban kami satu, yaitu membuat suatu platform yang dapat mengkurasi dan memfasilitasi start-up,” jelas Rudy.
The 1st NextICorn International Summit melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (AMVESINDO).
Tak hanya itu, dalam NextICorn kali ini, empat CEO unicorn Indonesia yakni Go-Jek, Traveloka, Tokopedia dan Bukalapak pertama kalinya berada dalam satu panggung. Mereka mengajak calon investor untuk berinvestasi di sektor ekonomi digital Indonesia. Melalui informasi dalam compendium, diharapkan investor akan lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai kondisi start-up, sehingga proses pendanaan atau investasi dapat berlangsung lebih cepat.
Fasilitasi Pemerintah
IKLAN INFOBRAND.ID
Penegasan peran Pemerintah sebagai fasilitator menjadi keniscayaan, karena tuntutan perkembangan teknologi. Laporan Kuartal I Badan Pusat Statistik Tahun 2017 menyebutkan peningkatan ekonomi Indonesia didominasi dari masuknya angka investasi domestik maupun global. “Saya baru menyadari yang kita miliki sekarang adalah ekonomi. Bukan lagi new economy, digital economy, melainkan the economy,” ungkap Menteri Kominfo Rudiantara dalam sambutan pembukaan.
Menteri Kominfo menegaskan Program Nexticorn sebagai upaya pemerintah menjadi fasilitator. "Mengubah perannya yang bukan lagi hanya sebagai regulator, melalui fasilitasi pertemuan antara investor international dan nasional dengan startup yang berpotensi besar menjadi unicorn, diharapkan pendanaan terhadap sector ekonomi digital akan terus tumbuh untuk menjadikan Indonesia sebagai Digital Energy of Asia," jelasnya.
Guna meningkatkan perekonomian Indonesia, ruang inovasi perlu diperluas agar generasi muda dapat terus berkarya memberikan sesuatu yang baru yang bisa menambahkan lapangan pekerjaan dan menggaet investor lokal maupun internasional. Oleh karena itu, menurut Menteri Rudiantara Kementerian Kominfo telah menerapkan light touch regulation. "Dimana pemotongan sistem birokrasi bagi pelaku bisnis digital dengan hanya mendaftarkan bisnisnya saja secara online tanpa perlu meminta izin lagi," tegasnya.
Menteri Kominfo mengajak para investor utama yang telah mencetak para unicorn Indonesia sebelumnya dapat melebarkan pasarnya melalui startup lainnya. “Kalian harus segera berinvestasi di Indonesia sebelum tougher time yang akan dating di Indonesia seperti kata Tom sebelumnya. Kami punya perkembangan ekonomi yang konsisten, sekitar 5%,” ajaknya.
